SUMENEP - Pemerintah Kabupaten Sumenep mengajak seluruh elemen bersinergi untuk bersama-sama mengatasi dan mencegah masalah stunting, karena dalam percepatan penurunan angka stunting sangat beragam.
Bupati Sumenep Ra Achmad Fauzi mengatakan, para kepala desa, camat, kepala Puskesmas serta jajaran TNI dan Kepolisian serta seluruh lapisan masyarakat, untuk meningkatkan komitmen guna mencegah stunting demi mewujudkan keluarga berkualitas.
Baca juga:
Wapres RI ke Sulsel Bahas MPP dan UMKM
|
“Pencegahan dan penurunan stunting ini tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja, namun membutuhkan komitmen dan kerja keras seluruh pihak, mengingat kondisi geografis dan faktor sosial masyarakat yang kompleks di Kabupaten Sumenep, ” kata Bupati pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke-29 2022, di Balai Desa Tanjung Kecamatan Saronggi, Kamis (07/07/2022).
Pihaknya yakin angka prevelensi stunting Kabupaten Sumenep dapat turun menjadi 14 persen pada 2024 sesuai dengan target pemerintah, apabila seluruh pihak melakukan kerja cerdas dan kerja sama yang baik.
Untuk itulah, diharapkan komitmen berbagai pihak agar berperan aktif melakukan koordinasi dan komunikasi untuk bersama-sama dalam rangka mencegah dan menurunkan angka stunting.
“OPD terkait bisa mensinergikan langkah nyata yang dilakukan secara masif, terintegrasi dan terarah, supaya setiap kegiatan penurunan dan pencegahan stunting bisa dilaksanakan tepat sasaran, ” tutur Bupati.
Yang jelas, menurut Bupati, percepatan penurunan angka stunting tidak hanya sekedar aspek kesehatan saja, melainkan ada faktor lainnya, di antaranya kondisi ekonomi dan kasus penceraian yang mengakibatkan ketahanan keluarga rapuh.
“Padahal ketahanan keluarga sangat diperlukan dalam upaya membangun kualitas keluarga, menghadapi permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat, ” ungkapnya.
Di tempat yang sama Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep, Agus Mulyono menyatakan, langkah nyata yang dilakukan untuk mencegah dan menurunkan angka stunting, yakni membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebanyak 866 orang.
Selain itu, juga melibatkan tiga komponen yaitu bidan desa, Tim Penggerak PKK desa dan kader KB desa yang jumlahnya 2000 orang.
“Mereka yang terjun langsung ke masyarakat dengan melakukan intervensi intensif, yakni intervensi sensitif di luar bidang kesehatan, namun sangat mendukung percepatan penurunan stunting dan intervensi spesifik yaitu lingkup bidang kesehatan, ” katanya. (*)